Pengangguran struktural di era digital merupakan fenomena sosial-ekonomi yang semakin menonjol seiring dengan transformasi besar yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi, otomasi, dan kecerdasan buatan. Pengangguran struktural berbeda dengan bentuk pengangguran siklikal atau friksional karena penyebab utamanya terletak pada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan yang dituntut pasar kerja.

Dalam konteks era digital, ketidaksesuaian ini semakin lebar karena perubahan teknologi berlangsung sangat cepat sementara kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri sering kali berjalan lambat. Akibatnya, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan karena tidak ada lapangan kerja, tetapi karena kompetensi mereka sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman.

Fenomena ini dapat dilihat dari masifnya otomasi yang menggantikan tenaga manusia di berbagai sektor. Industri manufaktur misalnya, yang dahulu menyerap jutaan tenaga kerja, kini banyak digantikan oleh mesin otomatis dan robot industri yang mampu bekerja lebih cepat, presisi, dan efisien.

Demikian juga dalam sektor jasa, perkembangan teknologi digital membuat banyak pekerjaan administratif digantikan oleh perangkat lunak, aplikasi, atau algoritma kecerdasan buatan yang mampu melakukan analisis data, manajemen dokumen, hingga layanan pelanggan. Proses otomatisasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai technological unemployment, yaitu pengangguran yang ditimbulkan langsung oleh substitusi tenaga kerja manusia dengan teknologi.

Namun, pengangguran struktural di era digital bukan sekadar soal hilangnya pekerjaan akibat teknologi, tetapi juga soal distribusi keterampilan yang tidak merata. Pekerjaan baru yang lahir dari revolusi digital, seperti data analyst, software developer, AI engineer, atau digital marketer, membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pekerja konvensional.

Sistem pendidikan dan pelatihan sering kali tertinggal jauh dibandingkan dengan kebutuhan pasar, sehingga jurang keterampilan (skill gap) semakin melebar. Para pekerja yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan tinggi, pelatihan vokasional, atau literasi digital yang memadai cenderung terpinggirkan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengangguran struktural di era digital tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga persoalan sosial yang berkaitan dengan akses pendidikan, ketidaksetaraan, dan keadilan sosial.

Di banyak negara, meningkatnya pengangguran akibat digitalisasi melahirkan keresahan sosial, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatnya populisme. Pekerja yang merasa ditinggalkan oleh sistem ekonomi cenderung menjadi kelompok rentan yang mudah dimobilisasi oleh narasi politik yang anti-globalisasi, anti-teknologi, atau bahkan anti-demokrasi.

Dalam hal ini, tantangan era digital bukan hanya soal bagaimana menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga bagaimana merumuskan kebijakan publik yang mampu memberikan perlindungan dan jalan transisi bagi pekerja yang terdampak. Di sisi lain, fenomena pengangguran struktural juga membuka ruang refleksi mengenai arah pembangunan ekonomi.

Jika selama ini pertumbuhan selalu diukur dengan indikator efisiensi dan produktivitas, maka era digital menunjukkan bahwa pertumbuhan semacam itu bisa menciptakan paradoks: ekonomi tumbuh, tetapi lapangan kerja menyusut. Oleh karena itu, dibutuhkan redefinisi mengenai arti pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada akumulasi kapital, melainkan juga pada penciptaan kesejahteraan yang inklusif. Program-program seperti reskilling dan upskilling, pengembangan ekosistem wirausaha digital, serta perlindungan sosial yang adaptif menjadi agenda mendesak untuk mengurangi dampak pengangguran struktural.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin kompleks mengingat struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor informal yang kurang memiliki jaminan kerja dan perlindungan sosial. Digitalisasi yang cepat di satu sisi membuka peluang bagi munculnya lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif dan startup digital, tetapi di sisi lain juga mengancam jutaan pekerja di sektor konvensional seperti perdagangan ritel, transportasi, hingga pertanian.

Banyak pekerja berusia menengah ke atas mengalami kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru, sementara generasi muda menghadapi persaingan ketat di pasar kerja global. Jika tidak ditangani secara serius, pengangguran struktural ini dapat menjadi bom waktu yang menghambat bonus demografi dan memperbesar kesenjangan sosial.

Solusi terhadap pengangguran struktural di era digital memerlukan pendekatan multi-dimensi. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri, mendorong inovasi kurikulum yang berbasis pada literasi digital dan keterampilan abad ke-21, serta memperluas akses terhadap pelatihan vokasional yang relevan.

Dunia usaha harus terlibat aktif dalam menciptakan ekosistem pelatihan berkelanjutan agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Sementara itu, masyarakat sipil dapat berperan dalam memperjuangkan perlindungan sosial yang inklusif, termasuk jaminan pengangguran, kesehatan, dan pensiun yang melindungi pekerja dari dampak disrupsi digital.

Pengangguran struktural di era digital adalah fenomena yang kompleks, melibatkan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ia bukan hanya soal hilangnya pekerjaan, tetapi juga cerminan dari ketidakmampuan sistem sosial untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.

Jika ditangani dengan kebijakan yang tepat, era digital sesungguhnya dapat menjadi momentum untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inklusif. Namun, jika dibiarkan, pengangguran struktural berpotensi menimbulkan ketidakstabilan yang mengancam keadilan sosial dan kohesi masyarakat. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi bangsa-bangsa di era digital bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan bagaimana memastikan bahwa kemajuan teknologi sejalan dengan kemajuan manusia.