Sejak awal berdirinya, Indonesia telah menegaskan identitas politik luar negerinya sebagai bangsa yang anti-kolonialisme dan pro-kemerdekaan. Pernyataan tegas bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pijakan normatif yang kemudian diterjemahkan dalam sikap diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional.

Dalam konteks ini, perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan membangun negara berdaulat ditempatkan sebagai bagian integral dari misi sejarah politik luar negeri Indonesia. Palestina bukan sekadar isu politik global bagi Indonesia, melainkan simbol konsistensi ideologis yang membentuk identitas diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini. Menjadikan perdamaian Palestina sebagai misi sejarah berarti meletakkannya dalam kerangka perjuangan panjang Indonesia untuk membela keadilan internasional, menolak dominasi, serta memperjuangkan hak-hak bangsa yang tertindas.

Komitmen Indonesia terhadap Palestina memiliki akar sejarah yang mendalam. Palestina termasuk salah satu pihak yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945, meskipun belum berbentuk negara berdaulat penuh. Dukungan ini menorehkan ikatan emosional dan moral yang terus dipelihara.

Sebagai balasannya, Indonesia sejak era Presiden Sukarno konsisten menolak segala bentuk hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Kebijakan ini bukan hanya dimaknai sebagai solidaritas keagamaan semata, melainkan lebih luas sebagai ekspresi dari amanat konstitusi yang menegaskan posisi Indonesia di panggung internasional sebagai negara yang berdiri di barisan bangsa-bangsa tertindas.

Sukarno sendiri menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai selama Palestina belum merdeka. Pandangan ini kemudian diwariskan kepada generasi kepemimpinan berikutnya, yang menjadikannya bagian permanen dari doktrin politik luar negeri Indonesia.

Perdamaian Palestina sebagai misi sejarah politik luar negeri Indonesia mencerminkan dimensi idealisme yang menyatu dengan realitas politik global. Idealisme tersebut tampak dalam berbagai forum internasional di mana Indonesia aktif memperjuangkan resolusi yang mendukung solusi dua negara, mengutuk perluasan pemukiman Israel, dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Namun di sisi lain, politik luar negeri Indonesia juga harus bergulat dengan realitas keras sistem internasional yang sarat kepentingan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat yang menjadi sekutu utama Israel, serta dinamika internal dunia Arab sendiri yang seringkali terpecah dalam merespons isu Palestina. Dalam situasi ini, Indonesia berusaha menempatkan diri bukan hanya sebagai suara moral, tetapi juga sebagai aktor yang mampu membangun koalisi internasional demi memperkuat legitimasi Palestina.

Keterlibatan Indonesia dalam misi sejarah ini juga terlihat melalui partisipasi aktif dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok. Kedua forum tersebut sering dijadikan panggung untuk menggalang solidaritas negara-negara berkembang dalam mendukung Palestina.

Indonesia berperan penting dalam berbagai resolusi OKI yang mengecam tindakan Israel dan mendesak komunitas internasional agar lebih tegas menekan Israel. Dalam Gerakan Non-Blok, Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten mengaitkan perjuangan Palestina dengan agenda global dekolonisasi.

Dengan cara itu, isu Palestina tidak hanya diposisikan sebagai masalah regional Timur Tengah, tetapi juga sebagai problem universal tentang ketidakadilan internasional. Pandangan ini selaras dengan identitas Indonesia sebagai negara yang lahir dari perjuangan antikolonialisme dan karenanya memiliki legitimasi moral untuk berbicara lantang dalam isu ini. Namun, menjadikan perdamaian Palestina sebagai misi sejarah tidak berarti Indonesia hanya berpegang pada retorika.

Indonesia juga berusaha memainkan peran konkret dalam berbagai aspek. Misalnya, melalui pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, penyediaan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Palestina, serta dukungan terhadap pembangunan kapasitas institusi-institusi Palestina.

Langkah-langkah ini menegaskan bahwa misi sejarah tidak hanya hidup dalam wacana diplomatik, tetapi juga diterjemahkan dalam kontribusi nyata yang dapat dirasakan oleh rakyat Palestina. Tindakan ini menunjukkan bahwa bagi Indonesia, solidaritas bukan hanya persoalan politik simbolik, melainkan juga komitmen kemanusiaan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kompleksitas persoalan Palestina–Israel menuntut Indonesia untuk selalu memperbarui strategi dalam memperjuangkan misinya. Konflik ini bukan hanya soal klaim teritorial, tetapi juga menyangkut dimensi ideologis, religius, dan geopolitik global. Israel didukung penuh oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat, sementara Palestina menghadapi fragmentasi internal antara faksi-faksi politiknya.

Dalam situasi semacam ini, Indonesia ditantang untuk mencari cara yang lebih kreatif agar dapat memberikan dampak signifikan. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia dapat menunjukkan bahwa perjuangan untuk Palestina tidak identik dengan ekstremisme atau konfrontasi militer, tetapi bisa dilakukan melalui diplomasi damai, pendekatan multilateral, dan penguatan norma-norma hukum internasional.

Perdamaian Palestina sebagai misi sejarah politik luar negeri Indonesia juga memiliki dimensi domestik yang penting. Di dalam negeri, isu Palestina selalu mendapat resonansi yang kuat di kalangan masyarakat, terutama umat Islam. Solidaritas rakyat Indonesia terhadap Palestina bukan hanya didorong oleh ikatan agama, tetapi juga oleh kesadaran historis sebagai bangsa yang pernah dijajah.

Dukungan ini menciptakan legitimasi politik bagi pemerintah untuk konsisten membawa isu Palestina dalam agenda diplomasi. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia dalam isu Palestina memperoleh landasan kokoh dari dukungan publik domestik. Hal ini membuat komitmen terhadap Palestina tidak pernah surut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Dari Sukarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hingga Prabowo Subianto, semua presiden Indonesia menempatkan Palestina dalam prioritas kebijakan luar negeri mereka. Akan tetapi, menjadikan Palestina sebagai misi sejarah juga memunculkan tantangan.

Sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, ruang gerak Indonesia dalam memainkan peran sebagai mediator perdamaian sangat terbatas. Ketidakhadiran saluran komunikasi formal membuat Indonesia sulit menjalin interaksi langsung dengan Israel, padahal dalam proses perdamaian diperlukan dialog dengan kedua belah pihak.

Selain itu, posisi Indonesia yang sangat pro-Palestina kadang dianggap kurang imparsial sehingga memunculkan skeptisisme apakah Indonesia bisa diterima sebagai pihak penengah. Di sinilah letak dilema antara konsistensi ideologis dan efektivitas diplomatik. Indonesia harus menemukan titik keseimbangan antara mempertahankan prinsip moral dan mencari jalan pragmatis agar suaranya benar-benar diperhitungkan dalam proses perdamaian.

Meski demikian, Indonesia memiliki peluang untuk tetap relevan dalam misi sejarah ini dengan memperkuat pendekatan multilateral. Indonesia dapat terus mendorong agar PBB memainkan peran lebih aktif, khususnya Dewan Keamanan dan Majelis Umum, meskipun harus diakui veto negara besar sering menjadi penghambat.

Indonesia bisa memanfaatkan keanggotaannya di forum G20 atau kerjasama Selatan–Selatan untuk menekankan dimensi kemanusiaan konflik Palestina. Dengan memperluas dukungan global, Indonesia dapat menekan Israel secara tidak langsung dan memperkuat posisi tawar Palestina dalam negosiasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meski Indonesia tidak bisa menjadi mediator langsung, ia tetap bisa menjadi penggerak konsensus internasional yang lebih luas.

Jika dilihat secara filosofis, menjadikan perdamaian Palestina sebagai misi sejarah politik luar negeri Indonesia sebenarnya juga merupakan upaya menjaga kontinuitas identitas bangsa. Politik luar negeri Indonesia sejak awal bukanlah politik yang netral atau bebas dalam arti pasif, melainkan bebas aktif. Bebas dari keterikatan blok kekuatan besar, tetapi aktif memperjuangkan keadilan internasional.

Dengan konsisten membela Palestina, Indonesia menjaga identitas bebas aktifnya agar tidak tergelincir menjadi pragmatisme semata yang mengorbankan prinsip. Dalam dunia yang semakin didominasi kalkulasi kekuatan, sikap idealis ini memberikan Indonesia keunikan yang membuatnya dihormati di berbagai forum internasional. Namun pertanyaan provokatif yang patut diajukan adalah sejauh mana misi sejarah ini masih relevan dalam konteks perubahan global.

Apakah komitmen terhadap Palestina masih sekadar simbol solidaritas historis, ataukah mampu berkembang menjadi strategi yang memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan dunia baru? Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, pergeseran pusat ekonomi global ke Asia, serta dinamika Timur Tengah yang semakin kompleks, isu Palestina berisiko terpinggirkan.

Jika Indonesia tidak mampu menghadirkan pendekatan baru, misi sejarah ini bisa terjebak dalam retorika tanpa kekuatan transformasi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menghubungkan perjuangan Palestina dengan isu-isu global lain, seperti hak asasi manusia, keadilan ekonomi, dan ketertiban internasional. Dengan begitu, dukungan terhadap Palestina tidak hanya dipandang sebagai solidaritas sektoral, tetapi sebagai bagian dari agenda global yang lebih luas.

Menjadikan perdamaian Palestina sebagai misi sejarah politik luar negeri Indonesia bukanlah pilihan pragmatis jangka pendek, melainkan komitmen jangka panjang yang melekat dalam identitas nasional. Ia lahir dari amanat konstitusi, dipelihara oleh memori sejarah, diperkuat oleh dukungan publik domestik, dan dijalankan melalui diplomasi multilateral.

Namun, agar misi sejarah ini tetap hidup dan relevan, Indonesia harus terus berinovasi dalam pendekatan, memperluas basis dukungan global, serta menghubungkan perjuangan Palestina dengan nilai-nilai universal yang lebih luas. Dengan cara itu, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai bangsa yang setia pada solidaritas historis, tetapi juga sebagai negara yang mampu memberi kontribusi nyata dalam menciptakan perdamaian dunia.