Fenomena money politics merupakan salah satu persoalan klasik dalam demokrasi Indonesia yang terus menjadi tantangan serius bagi kualitas penyelenggaraan pemilu. Praktik ini merujuk pada upaya kandidat atau partai politik untuk membeli suara melalui pemberian uang, barang, atau fasilitas tertentu kepada pemilih dengan tujuan memperoleh dukungan politik.

Di era tradisional, praktik politik uang umumnya berlangsung secara kasatmata: amplop berisi uang dibagikan di rumah warga, sembako disebar di masa kampanye, atau janji materi diberikan secara langsung. Namun, ketika masyarakat mulai bergerak menuju cashless society, suatu kondisi di mana transaksi ekonomi semakin bergeser dari uang tunai ke sistem pembayaran digital, praktik money politics juga mengalami transformasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah politik uang akan semakin sulit dilakukan, atau justru menemukan bentuk baru yang lebih canggih dan sulit dilacak?

Era cashless society ditandai dengan meningkatnya penggunaan dompet digital, transfer bank, QR code, hingga mata uang kripto dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari. Masyarakat urban di Indonesia kini terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran untuk belanja, transportasi, hingga donasi. Perubahan ini tentu berdampak pada praktik politik uang.

Jika sebelumnya distribusi uang tunai relatif mudah dilacak aparat penegak hukum, kini pemberian bisa dilakukan secara elektronik dengan pola yang lebih tersamar. Kandidat atau tim sukses dapat memanfaatkan transfer digital dengan nominal kecil namun masif, atau bahkan menyamarkannya melalui promo, voucher belanja, pulsa gratis, atau cashback dari platform tertentu.

Masalah utama yang muncul adalah semakin sulitnya deteksi dan pembuktian. Jika dalam konteks politik uang konvensional aparat bisa menangkap bukti fisik berupa amplop atau barang, dalam sistem digital jejak transaksi dapat dengan cepat dihapus atau disamarkan melalui jaringan perantara.

Apalagi, ekosistem digital di Indonesia masih memiliki celah regulasi, khususnya terkait integrasi data keuangan dan pengawasan transaksi politik. Banyaknya aplikasi pembayaran yang beroperasi dengan regulasi yang berbeda menambah kompleksitas pengawasan. Akibatnya, praktik politik uang bisa saja justru semakin marak karena lebih mudah dilakukan tanpa risiko besar terungkap.

Di sisi lain, pergeseran ke arah cashless society sebenarnya juga membuka peluang positif untuk meminimalisasi politik uang. Jejak digital dari setiap transaksi pada prinsipnya bisa ditelusuri, berbeda dengan uang tunai yang tidak meninggalkan catatan.

Dengan adanya sistem pengawasan keuangan yang transparan dan integrasi data antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum sebenarnya memiliki kesempatan lebih besar untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Artinya, jika regulasi dan sistem audit keuangan diperkuat, era digital justru dapat menjadi momentum untuk mempersempit ruang gerak politik uang.

Persoalannya, kapasitas institusi pengawas pemilu dan aparat penegak hukum di Indonesia masih terbatas dalam memanfaatkan teknologi ini. Bawaslu, KPK, maupun PPATK memang memiliki kewenangan, tetapi koordinasi, sumber daya manusia, serta teknologi yang digunakan sering kali tertinggal dibanding kecepatan inovasi digital.

Selain itu, hubungan antara partai politik, kandidat, dan platform digital juga kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan. Tanpa reformasi serius dalam pengawasan, politik uang digital bisa menjadi lebih licin dan sulit diberantas dibanding model konvensionalnya.

Selain aspek teknis, ada dimensi kultural yang membuat politik uang tetap subur, bahkan di era cashless society. Banyak pemilih masih melihat pemilu sebagai “momen panen” untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sesaat.

Praktik ini sudah menjadi semacam tradisi dalam beberapa daerah, sehingga meski metode distribusinya berubah dari amplop tunai ke transfer digital, perilaku penerimaan politik uang tetap berlanjut. Dengan kata lain, masalah politik uang tidak hanya soal alat transaksinya, tetapi juga budaya politik masyarakat yang pragmatis.

Muncul pula tantangan baru berupa “politik uang terselubung” melalui skema digital yang lebih kreatif. Misalnya, kandidat memberikan saldo dompet digital dengan kedok hadiah kuis, voucher belanja online, diskon aplikasi transportasi, hingga cashback untuk komunitas tertentu. Praktik ini secara formal sulit dikategorikan sebagai politik uang karena menyamarkan transaksi sebagai kegiatan promosi atau hiburan. Namun, substansinya tetap sama: memengaruhi pilihan politik dengan insentif materi.

Maka, urgensi ke depan adalah bagaimana merumuskan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital agar praktik politik uang bisa dicegah sejak dini. Pertama, diperlukan integrasi antara regulasi pemilu dengan sistem keuangan digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan PPATK harus bekerja sama dengan Bawaslu untuk memantau transaksi mencurigakan selama masa kampanye. Kedua, platform digital penyedia dompet elektronik perlu dilibatkan dalam mekanisme pengawasan, misalnya dengan membatasi transaksi tertentu pada periode kampanye atau melaporkan aktivitas anomali yang berpotensi terkait politik uang.

Selain regulasi, pendidikan politik masyarakat menjadi kunci. Pemilih harus memahami bahwa politik uang, baik berbentuk amplop maupun saldo digital, merusak kualitas demokrasi karena melahirkan pemimpin yang berorientasi balas budi, bukan kepentingan rakyat. Kesadaran kritis ini hanya bisa tumbuh melalui literasi politik yang berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal, media massa, maupun kampanye publik.

Money politics di era cashless society bukanlah fenomena yang hilang, melainkan berevolusi. Bentuknya bisa lebih canggih, lebih sulit dilacak, tetapi substansinya tetap sama: mereduksi demokrasi menjadi transaksi jangka pendek.

Relevansi sistem politik digital yang semakin maju harus diimbangi dengan keseriusan negara, masyarakat, dan penyelenggara pemilu dalam memperkuat regulasi, teknologi pengawasan, serta kesadaran publik. Jika tidak, maka era tanpa uang tunai justru bisa menjadi ladang baru bagi praktik politik uang yang lebih sistematis, licik, dan berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.